Kemenhaj Dorong Travel Umrah Cantumkan Nama Hotel Secara Jelas dan Tak Lagi Gunakan Kata "Setaraf"

Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Akhmad Fauzin

JAKARTA, miwtravelofficial.com — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi layanan kepada calon jemaah. Salah satunya dengan mencantumkan nama hotel secara spesifik, bukan menggunakan keterangan umum seperti “hotel setara”.

Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Akhmad Fauzin, menegaskan bahwa informasi akomodasi harus disampaikan secara jelas sejak awal kepada jemaah.

Menurut Fauzin, biro travel perlu menyebutkan hotel yang akan digunakan, termasuk ketika menawarkan akomodasi berdasarkan kategori bintang tertentu. Informasi tersebut mencakup hotel di Mekkah maupun Madinah.

“Harus jelas di sana hotelnya atau akomodasinya seperti apa. Bintang tiga itu harus disebutkan hotelnya, tidak boleh setara atau setara bintang tiga,” ujar Fauzin dalam Media Briefing di Kantor Kemenhaj, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Selain akomodasi, Kemenhaj juga menekankan agar seluruh layanan yang ditawarkan PPIU sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada jemaah. Hal tersebut mencakup konsumsi, transportasi, hingga kepastian keberangkatan dan kepulangan. Fauzin juga mengingatkan agar biro perjalanan memastikan tiket penerbangan yang digunakan jemaah memiliki kepastian dan bukan sekadar dokumen pemesanan sementara atau dummy booking.

Pengawasan di Arab Saudi Diperkuat

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan umrah, Kemenhaj telah membuka posko pengawasan di Terminal 2F. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim dari Bina Haji Khusus dan Umrah bersama Direktorat Perizinan dan Akreditasi. Ke depan, Kemenhaj juga berencana memperkuat pengawasan langsung di Arab Saudi melalui pembentukan staf teknis bidang umrah.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Ahmad Abdullah mengatakan, tim tersebut nantinya dapat melakukan pengawasan di sejumlah wilayah yang menjadi tujuan jemaah Indonesia, seperti Mekkah, Madinah, dan Jeddah.

Keberadaan petugas di Arab Saudi dinilai penting untuk mempercepat penanganan apabila terjadi persoalan terhadap jemaah, termasuk ketika jemaah terlantar, mengalami kendala kepulangan, atau mendapatkan layanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pihak travel. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan jemaah memperoleh layanan umrah yang transparan, sesuai kontrak, dan dapat dipertanggungjawabkan. (RNFZ)